Seluruh Kalurahan di Kapanewon Panjatan Sudah Salurkan BLT Dana Desa Bulan Pertama Tahun 2021

 

P3MD Kulon Progo; Pandemi Covid-19 yang masih saja terus menyebar sampai awal Tahun 2021 bahkan sudah menyebar sampai ke Desa-desa/Kalurahan, tentu menjadi salah satu alasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memutuskan memperpanjang Program Jaring Pengaman Sosial yaitu Bantuan Lansung Tunai (BLT DD 2021) dengan dikeluarkannya Surat Edaran No 17 Tahun 2020 tentang percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dipenghujung Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020, padahal APB Kalurahan Tahun Anggaran 2021 baru selesai ditetapkan Pemerintah Kalurahan.

Berdasarkan SE tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo langsung merespon dengan mengeluarkan Surat Edaran No 140/0029 perihal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan Tahun 2021 yang menjadi petunjuk teknis bagi Kalurahan dalam menganggarkan di APB Kalurahan 2021.

Setelah melalui mekanisme-mekanisme yang sudah diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten akhirnya Kalurahan-kalurahan termasuk Kalurahan-kalurahan di Kapanewon Panjatan pada awal bulan Februari 2021 mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kalurahan 2021 untuk periode bulan Januari 2021.

Tepatnya pada tanggal 5 Februari 2021 di Kapanewon Panjatan secara bebarengan 7 Kalurahan yaitu Kalurahan Gotakan,Cerme,Kanoman,Depok,Garongan,Bugel,dan Bojong menyalurkan BLT DD kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Lurah (PerLur) tentang Penetapan KPM BLT 2021. Tentunya 7 Kalurahan tersebut melengkapai 11 Kalurahan di Kapanewon Panjatan yang sudah menyalurkan BLT yang diawali terlebih dahulu oleh Kalurahan Pleret, Krembangan, Panjatan dan Juga Tayuban. Sehingga 11 Kalurahan di Kapanewon Panjatan sudah semua menyalurkan BLT DD periode bulan Januari 2021.

Dari 11 Kalurahan tersebut tidak semua menyalurkan BLT Dana Desa melalui BUM Desa masing-masing karena sangat tergantung kesiapan masing-masing BUM Desa di masing-masing Kalurahan. Kalurahan yang dalam penyaluran BLT ini tidak melalui BUM Desa diantaranya Kalurahan Garongan, Bugel, Bojong, Pleret, Kanoman, dan Cerme. Beberapa BUM Desa tersebut dikarena pengurus direksinya yang sudah habis SK nya, baru dalam proses pembentukan/penyehatan yang akan didampingi/difasilitasi oleh Pendamping Desa Pemberdayaan Kapanewon Panjatan. Sehingga keenam kalurahan tersebut penyaluran BLT Dana Desa nya dilakukan melalui Bank BPD DIY. Sedangkan kalurahan yang penyaluran BLT Dana Desa nya melalui atau bekerjasama dengan BUM Desa ada lima Kalurahan yaitu Kalurahan Depok, Tayuban, Panjatan, Gotakan, dan Krembangan.

Kelima Kalurahan yang menyalurkan BLT melalui BUM Desa tentunya didampingi serta di monitoring oleh para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Panjatan agar prosesnya sesuai dengan arahan Pemerintah Kabupaten. Dari kelima Kalurahan itu ada yang sedikit berbeda saat penyalurannya yaitu di Kalurahan Panjatan, pada saat penyaluran BLT terlebih dahulu diawali dengan Sosialisasi berkaitan dengan BLT Dana Desa tahun 2021 kepada semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sesuai dengan surat edaran No 140/0060 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo yang dibantu difasilitasi oleh Pendamping Lokal Desanya, ini berbeda dengan 4 Kalurahan lainnya yang langsung melakukan pengantrean dan mengambil BLT nya. Pada saat penyaluran BLT DD baik yang melalui BUM Desa atau bank BPD DIY tentunya semuanya tetap menerapkan Protokol Kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak).

 

Kontributor: Muhammad Alfian Ardi N. (PDTI Kapanewon Panjatan)

Read More

PENYALURAN BLT DANA KALURAHAN GULUREJO BULAN PERTAMA 2021

 

 

P3MD Kulon Progo,- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo dilakukan secara bertahap oleh BumDes Murakabi Kalurahan Gulurejo di Pendopo Kalurahan Gulurejo.

 

Di Kalurahan Gulurejo terdapat 176 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mana dalam penyalurannya dibagi menjadi 2 kelompok. Untuk Kelompok pertama terdapat 88 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan pada Bulan Ganjil Tahun 2021, sedangkan untuk kelompok kedua juga terdapat 88 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang penyalurannya akan dilakukan pada Bulan Genap Tahun 2021.

Penyaluran periode Bulan Januari 2021 dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2021 untuk kelompok pertama penerima penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)  Dana Kalurahan oleh BumDes Murakabi di Pendopo Kalurahan Gulurejo. Semoga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini diharapkan dapat memberikan stimulus ekonomi serta bisa meringankan beban warga selama pandemi covid-19.

Dalam kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dihadiri oleh Bhabinkamtibnas dan Babinsa Kalurahan Gulurejo. Untuk Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kalurahan Gulurejo tetap mengedepankan protokol kesehatan, para penerima diwajibkan memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum memasuki Pendopo Kalurahan Gulurejo.

 

Tulisan ini diambil dari Website Kalurahan Gulurejo

Read More

PERDANA DI KAPANEWON LENDAH, KALURAHAN BUMIREJO SALURKAN BLT DD MELALUI BUMDesa

Penyaluran BLT Kalurahan Bumirejo Melalui BUMDesa

P3MD Kulon Progo; Sabtu (30/1/21) Pemerintah Kalurahan Bumirejo Kapanewon Lendah bekerja sama dengan BUMDesa Binangun Bumirahayu Bumirejo salurkan Bantuan Langsung Tunai  (BLT) Dana Desa tahun 2021 dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Penyaluran  bulan januari ini diperuntukan untuk  60 Keluarga Penerima Manfaat (KPM ) sebesar Rp 300.000 untuk masing-masing KPM sehingga  total anggaran untuk BLT  bulan januari  sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah).

Penyaluran BLT DD Kalurahan Bumirejo ini merupakan yang pertama di Kapanewon Lendah. Penyaluran BLT-DD melalui BUMDesa ini bertujuan untuk memperlancar proses penyaluran,  serta meningkatkan peran BUMDesa dan untuk  mengenalkan kepada masyarakat / mempromosikan BUMDesa pada masyarakat agar lebih dikenal oleh masyarakat.

Sebelum BLT-DD disalurkan, KPM   wajib mempunyai rekening/buku tabungan di BUMDesa Binangun Bumirahayu  Bumirejo terlebih dahulu, bagi yang belum mempunyai rekening/ buku tabungan di BUMDesa, Pemerintah Kalurahan Bumirejo memfasilitasi KPM BLT-DD untuk membuka rekening/buku tabungan di BUMDesa  secara serentak pada hari sebelumnya (Jum’at, 29/1/21) sekaligus penandatanganan surat pernyataan bermaterai bersedia mengembalikan BLT-DD jika  diketahui dobel dengan bantuan lain dari pemerintah.

Proses Penyaluran BLT-DD diawali dengan transfer dana BLT dari rekening Kas Desa/ Kalurahan ke rekening BUMDesa, kemudian BUMDesa menyalurkan ke masing-masing rekening KPM BLT-DD.  Bagi KPM yang  tidak  bisa datang langsung ke BUMDesa dikarenakan sakit atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk datang sendiri,  BUMDesa Binangun Bumirahayu bersama-sama dengan pemerintah kalurahan berkomitmen untuk menyalurkan BLT -DD  dengan jemput bola mendatangi rumah KPM.

“Penyaluran BLT dengan berkunjung ke rumah keluarga penerima yang sakit atau dengan kondisi lainnya yang tidak memungkinkan dalam rangka untuk memastikan bahwa BLT-DD ini diterima langsung oleh  KPM.” terang Ibu  Linda Wahyu Susanti, SE selaku direktur BUMDesa Binangun Bumirahayu Bumirejo.

Penyaluran BLT ke Rumah Keluarga Penerima Lansia
Yang Tidak Bisa Datang ke BUMDesa

Penyaluran BLT perdana pada bulan januari ini terdapat 6 (enam) KPM yang tidak bisa datang langsung  ke kantor BUMDesa. Teknis penyaluran dilakukan dengan berkunjung langsung ke rumah keluarga penerima yang dilakukan oleh Pengurus BUMDesa dengan didampingi Kamituwo (Kasi Kesra) Kalurahan Bumirejo Bapak Purwiyanto, S.Pd dan Bapak Ibu Dukuh.

Penyaluran BLT-DD di Bumirejo ini juga di monitoring langsung oleh  Ibu Karmini, SE selaku Kawat Praja Kapanewon Lendah, serta Ibu  Ernawati Handayani, S.Sos, MPA, selaku Kasi Pengembangan Partisipasi Swadaya dan Perekonomian Desa, Dinas PMD Dalduk dan KB dan Pendamping Desa Pemberdayaan Kapanewon Lendah, untuk memastikan bahwa penyaluran BLT-DD berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Diketahui bahwa penyaluran BLT Dana Desa ini merupakan program prioritas Nasional sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 222/PMK.07/2020 Tentang pengelolaan Dana Desa, dan Permendes PDTT No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Selain itu penyaluran BLT Dana Desa juga diatur dalam Peraturan Bupati  No 84 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kalurahan setiap Kalurahan kabupaten Kulon Progo tahun 2021. Lebih lanjut secara teknis penyaluran BLT Dana Desa  disampaikan melalui Surat Edaran Pemkab Kulon Progo No 140/0029 perihal Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2021, dan Surat Edaran Dinas PMD Dalduk dan KB No.140/0060 tanggal 25 Januari 2021 Hal Penyaluran Bantuan Langsung  Tunai (BLT) Kalurahan tahun 2021.

Prioritas Dana Desa tahun 2021 digunakan  untuk  Pemulihan Ekonomi Nasional, Program Prioritas Nasional dan Adaptasi kebiasaan baru (New Normal), dengan mewujudkan Desa Sehat  dan Sejahtera melalui Desa  aman covid-19 serta mewujudkan desa  tanpa kemiskinan (SDGs) Desa melalui bantuan  langsung  Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa). Selain itu Dana Desa juga diprioritaskan untuk peningkatan sektor ekonomi dengan meningkatkan dan menguatkan peran BUMDesa. (Ani PDP Kapanewon Lendah)

Read More

INOVASI, KALURAHAN KEMBANG KAPANEWON NANGGULAN SALURKAN BLT MELALUI BUMKAL

 

P3MD Kulon Progo; Berdasarkan PMK No 222/PMK.07/2020 tentang Pengeolaan Dana Desa  dan  Permendes, PDTT No 13 Th 2020 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2021  yang dilanjutkan dengan Surat Edaran Pemkab Kulon Progo No 140/0029  perihal Pelaksanaan  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan Tahun 2021 Surat Edaran Dinas PMD, Dalduk dan KB No 140/0060 tanggal 25 Januari 2021 Hal Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kalurahan Tahun 2021. Dana Desa tahun 2021 diprioritaskan untuk meningkatkan dan mendukung pemulihan ekonomi, desa aman covid-19 dan program prioritas nasional. Salah satu kegiatan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yaitu kegiatan jaring pengaman sosial atau lebih dikenal dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa/Kalurahan. Selain itu Dana Desa juga dipriritaskan peningkatan sektor ekonomi dengan meningkatkan dan menguatkan peran BUMDesa.

Sabtu (30/1/2021) bertempat di Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan dilaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa periode Bulan Januari 2021 yang bersumber dari APB Kalurahan TA 2021 kepada 109 (seratus sembilan) Keluarga Penerima Manfaat sebesar Rp 300.000,00 per KPM. Sehingga total alokasi anggaran BLT tersebut sebesar Rp 32.700.000,- . Penyaluran ini merupakan penyaluran yang pertama kali di Kapanewon Nanggulan dan bahkan di Kabupaten Kulon Progo.

Penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahan Kembang ini dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Binangun Kusuma. Hal ini sejalan dengan salah satu kegiatan pemulihan ekonomi yaitu dengan meningkatkan peran BUMDesa.  Adapun proses penyalurah BLT Dana Desa melalui BUMKal ini yaitu Dana Desa yang sudah masuk ke rekening kas desa selanjutnya disalurkan ke rekening BUMDesa. Selanjutnya Dana Desa untuk BLT tersebut disalurkan ke rekening keluarga penerima manfaat masing-masing. Penyaluran melalui BUMKal ini diharapkan selain bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya BUMKal sebagai salah satu badan milik kalurahan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa dari usaha yang dikembangkan oleh BUMKal.

Pembukaan rekening oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa secara tidak langsung juga dapat digunakan sebagai sarana  menabung bagi oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT. Dan tentunya bagi KPM bantuan yang diterima dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka.

Penyalurahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) merupakan sebuah terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Kalurahan Kembang Kapanewon Nanggulan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan teknis penyaluran BLT Dana Desa pada tahun sebelumnya dan juga sebagai bentuk pemberdayaan dan penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).

        Penyaluran BLT Dana Desa di Kalurahana Kembang ini dimonitoring langsung oleh Kepala Dinas PMD Dalduk & KB Kabupaten Kulon Progo Bapak Sudarmanto, S.IP, M.Si, Panewu Kapanewon Nanggulan Bapak Ir. St. Haryoto, MMA. Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Lokal Desa juga turut mendampingi kalurahan dalam proses penyaluran tersebut. Penerapan protokol kesehatan juga dilakukan dalam kegiatan penyaluran ini mulai dari mencuci tangan, cek suhu dan menjaga jarak. Sedangkan dalam proses penyaluran setiap KPM menandatangani surat pernyataan mengembalikan dana apabila di kemudian hari menerima bantuan lain sehingga tidak terjadi dobel penerima bantuan. (Adiyani - PDP Kapanewon Nanggulan)

Read More

DANA DESA TAHAP 1 TAHUN 2021 SUDAH CAIR DI SELURUH KALURAHAN DI KAB. KULON PROGO

 

        P3MD Kulon Progo; Dana Desa Tahap 1 sudah tersalurkan ke 87 Rekening Kas Desa di Kabupaten Kulon Progo pada Rabu, 27 Januari 2021. Dana Desa tahap 1 sebesar 60% untuk kalurahan berstatus Mandiri (4 kalurahan) dan Dana Desa Tahap 1 untuk kalurahan bertatus Reguler (Maju dan Berkembang) sebesar 40% (83 kalurahan) sejumlah 33.609.672.200 rupiah. Adapun rinciannya untuk kalurahan kategori Mandiri sejumlah 2.312.620.200 rupiah dan untuk kalurahan kategori Reguler sejumlah 31.297.052.000 rupiah.

        Dana Desa tersebut diberikan kepada seluruh kalurahan-kalurahan di Kabupaten Kulon Progo karena dinilai semua sudah layak salur dan sudah memenuhi syarat pencairan Dana Desa 2021. Percepatan penyaluran dana desa ini mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat.

        Kebijakan penyaluran Dana Desa tahun 2021 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 222/PMK.07/2020 memiliki skema  berbeda dari tahun 2020. Terdapat perbedaan tahapan penyaluran sesuai status kaluran hasil Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020. Kalurahan berstatus Mandiri salur DD 2 tahap, tahap pertama sebesar 60% pagu DD dikurangi kebutuhan BLT bulan 1-7 dan untuk tahap kedua disalurkan sebesar 40% pagu DD dikurangi kebutuhan BLT bulan 8-12. Kalurahan berstatus Maju dan Berkembang salur DD 3 tahap, salur tahap pertama 40% pagu DD dikurangi kebutuhan BLT bulan 1-5, tahap kedua 40% pagu DD dikurangi kebutuhan BLT bulan 6-10, dan tahap ketiga 20% pagu DD dikurangi kebutuhan BLT bulan 11-12.

        Pemerintah mengubah besaran dan jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dana desa di tahun 2021 ini. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dan Desa. Dalam Pasal 39 PMK baru tersebut, besaran BLT dana desa diberikan dalam jangka waktu 12 bulan dengan nilai 300 ribu per bulan.

        Adapun Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021. Permendesa tersebut bertujuan untuk memberikan arahan atau pedoman bagi desa atau kalurahan dalam menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru (new normal) dalam rangka mendukung pencapaian SDGs Desa. Selain mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Menteri Desa tersebut juga mengatur pembinaan, pemantauan, dan evaluasi  serta publikasi dan pelaporan Penggunaan Dana Desa. (Azm)

Read More

Tahun 2021 Seluruh Kabupaten/Kota di DIY Lokus Penanganan Stunting

 

        P3MD Kulon Progo; Pada tahun 2021 seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokus penanganan stunting. Penetapan Kabupaten/Kota menjadi lokus penanganan stunting dilakukan secara bertahap dimulai tahun 2018. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2018, lokasi fokus intervensi penurunan stunting terus bertambah setiap tahunnya. Dari 100 kabupaten/kota di tahun 2018, diperluas menjadi 160 kabupaten/kota di tahun 2019 hingga 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah ini bertambah lagi menjadi 360 kabupaten/kota. (cegahstunting.id)

        Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten pertama lokus penanganan stunting di DIY pada tahun 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 ditambah Kabupaten Bantul menjadi lokus penanganan stunting. Pada tahun 2020 diperluas lagi ke Kabupaten Gunung Kidul dan menyusul Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta pada tahun 2021. Pemilihan lokasi fokus intervensi stunting pada tingkat kabupaten/kota didasarkan pada sejumlah indikator, antara lain jumlah balita stunting, prevalensi stunting serta tingkat kemiskinan. Penentuan lokasi fokus intervensi stunting ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi 2021.

        Cakupan akan terus diperluas secara bertahap hingga pada tahun 2023 akan mencakup 514 kabupaten/kota. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun 2024, seluruh kabupaten/kota telah mengimplementasikan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang mendukung dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024.  Berikut ini daftar Kabupaten/Kota lokus penanganan stunting tahun 2021:

PERLUASAN KABUPATEN/KOTA LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021 

1. Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh 

2. Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh 

3. Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh 

4. Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara 

5. Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara 

6. Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara 

7. Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara 

8. Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara 

9. Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara 

10. Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara 

11. Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara 

12. Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara 

13. Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara 

14. Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat 

15. Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat 

16. Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat 

17. Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat 

18. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat 

19. Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau 

20. Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau 

21. Kabupaten Siak, Provinsi Riau 

22. Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau 

23. Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

24. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi 

25. Kota Jambi, Provinsi Jambi 

26. Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan 

27. Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

28. Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan 

29. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan 

30. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan 

31. Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung 

32. Kabupaten Tulangbawang, Provinsi Lampung 

33. Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung 

34. Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 

35. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

36. Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

37. Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 

38. Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 

39. Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 

40. Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 

41. Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat 

42. Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat 

43. Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 

44. Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah 

45. Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah 

46. Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

47. Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah 

48. Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah

49. Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah 

50. Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah 

51. Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

52. Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah 

53. Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 

54. Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah 

55. Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah

56. Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah 

57. Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 

58. Kabupaten Sleman, Provinsi D.I Yogyakarta 

59. Kota Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta 

60. Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur 

61. Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur

62. Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur 

63. Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur

64. Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur 

65. Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur 

66. Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur 

67. Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur 

68. Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur 

69. Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur 

70. Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 

71. Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur 

72. Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur 

73. Kota Malang, Provinsi Jawa Timur 

74. Kota Tangerang, Provinsi Banten 

75. Kota Serang, Provinsi Banten 

76. Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten 

77. Kabupaten Badung, Provinsi Bali 

78. Kota Denpasar, Provinsi Bali 

79. Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat 

80. Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat 

81. Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat 

82. Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat 

83. Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat 

84. Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 

85. Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan S

elatan 

86. Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 

87. Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan 

88. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 

89. Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan 

90. Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur 

91. Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur 

92. Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah 

93. Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan 

94. Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan 

95. Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan 

96. Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan 

97. Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan 

98. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan 

99. Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara 

100. Kota Ambon, Provinsi Maluku

Read More