Kemendes PDTT Intruksikan BLT Dana Desa Cair Sebelum Lebaran

Kulon Progo,- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus mendorong agar Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) segera tersalurkan di semua desa yang tersebar di 74.953 desa. BLT Dana Desa diharapkan bisa dicairkan sebelum hari raya Idul Fitri. 

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Iman Sukri di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Jumat (15/5/2020).

Iman menyampaikan bahwa sejumlah langkah telah dilakukan oleh Kemendes PDTT diantaranya mengirimkan surat kepada seluruh Bupati di Indonesia, untuk mempercepat penyaluran BLT dana desa.

“Pada tanggal 13 Mei, Menteri Desa menyurati bupati yang daerahnya belum menyalurkan dana desa. Kebanyakan persoalan lambatnya pencairan BLT Dana desa ini masih menunggu penetapan data penerima BLT dana desa dari Kabupaten,” ujarnya.

Selain berkirim surat kepada para Bupati, Kemendes juga menerbitkan surat Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada seluruh kepala desa nomor 1 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran BLT Dana Desa.

Menurutnya, dalam instruksi tersebut diminta agar desa yang sudah melakukan Musyawarah Desa Khusus dan dokumen penerima BLT Dana Desa sudah diajukan ke Bupati untuk ditetapkan. Namun belum ada penetapan dari Bupati, maka kepala desa bisa menyalurkan langsung BLT dana desa tanpa penetapan dari Kabupaten.

“Langkah kedua ini kita lakukan, karena dari data yang kumpulkan, sudah ada kurang lebih 40.000 desa yang sudah menetapkan penerima BLT Dana Desa melalui Musyawarah Desa Khusus,” ujarnya.

Kemendes juga terus memantau tiap hari pencairan BLT Dana Desa melalui video conference dengan para kepala desa.

“Sehingga kita bisa benar-benar memastikan, bahwa kebijakan yang sudah kita tetapkan bisa benar-benar di implementasikan dengan cepat dan tepat sasaran,” ungkapnya.

Iman menyebutkan saat ini sekitar 11 ribu desa sudah menyalurkan BLT Dana Desa dengan jumlah penerima sebanyak 1,1 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Sasaran penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19 dan belum mendapat bantuan apapun dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) pemerintah yang ada seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan non tunai (BPNT), Program Kartu Pra Kerja, dan program bantuan pemerintah lainnya. Bahkan, ditambahkan sasarannya yakni keluarga yang memiliki rentan penyakit menahun atau sakit kronis," katanya.

Lebih lanjut, Iman menerangkan, setiap KPM akan menerima BLT Desa sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Sehingga total dana yang akan diperoleh setiap penerima BLT Desa sebesar Rp 1,8 Juta per tiga bulan. BLT Desa ini telah mulai dilakukan pencairan sejak Bulan April lalu.

"Setiap desa, untuk jumlah penerima BLT Dana Desa tentu berbeda-beda. Karena jumlah dana desanya berbeda-beda setiap desa," katanya

Berita ini  sebelumnya dimuat di;  TimesIndonesia.co.id

Read More

Penanganan Stunting di Tengah Pandemi Perlu Modifikasi Kebijakan

SEJUMLAH protokol kesehatan yang diimbau pemerintah untuk penanganan pandemi covid-19 berpotensi berdampak pada penanganan tengkes atau stunting di Indonesia. Untuk itu perlu modifikasi strategi kebijakan di tingkat daerah agar penanganan stunting bisa terus berjalan di tengah pandemi. 

Hal itu jadi salah satu kesimpulan dalam diskusi soal stunting yang digelar oleh Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG). Narasumber dalam diskusi itu setuju pemenuhan nutrisi merupakan hal penting dalam pencegahan stunting. 

Mantan Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Media Octarina mengatakan, Indonesia menargetkan stunting turun 14% pada 2024. Namun, pandemi global covid-19 dapat berpengaruh pada pemenuhan target.

"Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah. Sehingga, kita tetap bisa mencegah terjadinya malnutrisi dan menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia di tengah pandemi ini, " ujarnya dalam keterangan tertulis. 

Dalam mencegah terjadinya malnutrisi, deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas kesehatan memiliki peran krusial. 

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Damayanti Rusli Sjarif mengatakan, imbauan untuk tetap di rumah dan menjaga jarak fisik (physycal distancing selama pandemi covid-19, berpotensi menyulitkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. 

"Apabila tidak cepat dideteksi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, hingga lingkar kepala, anak-anak bisa menderita malnutrisi kronis hingga menjadi stunting," katanya. 

Menurut Damayanti, selain mempengaruhi otak, nutrisi pada awal kehidupan seperti protein hewani, asam amino, zat besi, maupun zinc, juga berpengaruh kepada daya tahan tubuh seorang anak. 

Asupan yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penurunan berat badan, weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak sesuai kurva), kesulitan nafsu makan, hingga malnutrisi.

Tumbuh kembang yang tidak sesuai usianya juga dapat menjadi salah satu pertanda bahwa telah terjadi penurunan daya tahan tubuh pada anak yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi, termasuk pathogen seperti virus. 

"Bahayanya, infeksi berulang akan mengganggu saluran cerna, malabsorpsi nutrisi, risiko malnutrisi, hingga mengganggu hormon pertumbuhan pada anak, yang dapat berujung pada stunting akibat malnutrisi kronis yang dibiarkan tidak terdeteksi.” ujarnya. 

Berkaitan dengan strategi khusus pencegahan stunting selama masa pandemi, Damayanti menuturkan bahwa kuncinya adalah pada pemberian gizi yang baik, pemantauan tumbuh kembang rutin untuk deteksi dini, serta sistem rujukan berjenjang. 

“Misalnya, apabila balita yang diukur di Puskesmas menunjukkan tanda gizi buruk, gizi kurang, tumbuh tidak sesuai kurva, ia wajib didiagnosa dan diberlakukan tata laksana malnutrisi oleh dokter di Puskesmas. Namun, apabila sudah stunting, balita harus dirujuk ke RSUD untuk ditangani dan diberlakukan tata laksana stunting oleh Dokter Spesialis Anak," tuturnya. 

Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Dhian Probhoyekti mengakui ada risiko peningkatan masalah gizi akut dan kronis yang disebabkan oleh menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi akibat pandemi covid-19.

“Imbas PSBB, kami meminimalisir kunjungan masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dan mengutamakannya untuk yang bersifat mendesak dan gawat darurat. Kami menyeimbangkannya dengan rencana modifikasi pelayanan seperti kunjungan rumah bagi sasaran berisiko, konseling virtual, edukasi masyarakat, hingga komunikasi melalui grup di media sosial,” ujar Dhian. 

Pelayanan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan tersebut dilakukan untuk balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil dengan anemia, hingga remaja putri dengan anemia.

Menurut Dhian, pemantauan status gizi balita di Posyandu kini ditunda. Namun, masyarakat diharapkan tetap memberikan ASI pada bayi, makanan sesuai pedoman gizi seimbang pada anak, cuci tangan dan PHBS, hingga melakukan aktivitas fisik. 

Selain itu, masyarakat diimbau untuk segera menghubungi kader atau fasyankes apabila anak mengalami  penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, maupun gangguan kesehatan lainnya.

Dokter Spesialis Anak Tb. Rachmat Sentika mengatalan, penderita gizi buruk dan gizi kurang dapat berisiko terutama dalam 3 bulan masa PSBB ini. 

"Petugas kesehatan dimanapun berada harus mengutamakan preventif, jangan sampai yang sehat menjadi jatuh sakit. Salah satu caranya adalah pemberian PMT seperti anjuran Permenkes nomor 29 bagi balita gizi kurang dan gizi buruk di bawah pengawasan tenaga medis," katanya. 

Terdapat 4 hal yang dikhawatirkan oleh pemerhati gizi anak di Indonesia terutama pada masa pandemi COVID-19. 

"Dalam kejadian pandemi ini, dikhawatirkan program nasional penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk tidak dapat terlaksana dengan baik. Kedua, isu program refocusing dana yang dapat membuat berkurangnya dana untuk implementasi program nasional stunting di daerah. Ketiga, kami ingin menekankan pentingnya peranan makronutrien dan asam amino esensial dari 2 tahun pertama kehidupan. Keempat, menghimbau penggunaan media digital untuk pencegahan stunting, contohnya penggunaan teknologi digital untuk memantau status gizi anak di rumah,”  terangnya. 

Direktur Eksekutif HIPPG Widya Leksmanawati Habibie menekankan pentingnya protein hewani dan nutrisi yang cukup untuk menjaga gizi anak selama masa pandemi.

Berita ini sebelumnya telah dimuat di : MediaIndonesia.com

Read More

Pandemi Corona, Target Penurunan Stunting Nasional Terancam

 

Upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Indonesia dilakukan dengan berbagai imbauan kesehatan seperti tetap di rumah, memakai masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak. Namun, situasi tersebut juga dapat berdampak pada tidak terlaksananya kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak di awal kehidupan.

Dalam diskusi yang digelar oleh Habibie Institute for Public Policy and Governance (HIPPG) pada Rabu (13/5), para ahli setuju bahwa nutrisi yang dikonsumsi anak memiliki peran penting dalam pencegahan stunting dan proteksi daya tahan tubuhnya. Media Octarina selaku mantan Asisten Deputi Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan Kemenko PMK selaku moderator menuturkan, Pada 2024, stunting ditargetkan untuk turun 14 persen.

Dengan kondisi seperti saat ini, timbul kekhawatiran apakah target ini bisa tercapai. Terlebih, mengingat Posyandu tidak lagi beroperasi dan tenaga kesehatan di Puskesmas juga tidak luput dari dampak Covid-19.

Agar target penurunan angka stunting nasional yang merupakan program prioritas nasional dapat tetap tercapai, dibutuhkan modifikasi strategi kebijakan yang dapat diimplementasikan di tingkat daerah. "Sehingga, kita tetap bisa mencegah terjadinya malnutrisi dan menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia di tengah pandemi ini," kata Media.

Dalam mencegah terjadinya malnutrisi, deteksi dini seperti pemantauan pertumbuhan rutin di fasilitas kesehatan memiliki peran krusial. Guru Besar FKUI Prof. Dr. dr. Damayanti Rusli Sjarif, Sp.A(K) menuturkan, kebijakan ‘di rumah saja’  dan ‘jaga jarak fisik’ menyulitkan pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. "Apabila tidak cepat dideteksi melalui pengukuran berat badan, panjang badan, hingga lingkar kepala, anak-anak bisa menderita malnutrisi kronis hingga menjadi stunting," kata Damayanti dalam rilisnya, Kamis (14/5).

Menurut Prof. Damayanti, selain mempengaruhi otak, nutrisi pada awal kehidupan seperti protein hewani, asam amino, zat besi, maupun zinc, juga berpengaruh kepada daya tahan tubuh seorang anak. Asupan yang tidak cukup dapat berpengaruh pada penurunan berat badan, weight faltering (kenaikan berat badan yang tidak sesuai kurva), kesulitan nafsu makan, hingga malnutrisi.

Tumbuh kembang yang tidak sesuai usianya juga dapat menjadi salah satu pertanda bahwa telah terjadi penurunan daya tahan tubuh pada anak yang membuatnya lebih rentan terhadap infeksi, termasuk pathogen seperti virus.

“Bahayanya, infeksi berulang akan mengganggu saluran cerna, malabsorpsi nutrisi, risiko malnutrisi, hingga mengganggu hormon pertumbuhan pada anak, yang dapat berujung pada stunting akibat malnutrisi kronis yang dibiarkan tidak terdeteksi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Rr. Dhian Probhoyekti, SKM, MA, Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan menjelaskan, memang ada risiko peningkatan masalah gizi akut dan kronis yang disebabkan oleh menurunnya akses dan daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi akibat pandemi Covid-19.

“Imbas PSBB, kami meminimalisir kunjungan masyarakat ke fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dan mengutamakannya untuk yang bersifat mendesak dan gawat darurat. Kami menyeimbangkannya dengan rencana modifikasi pelayanan seperti kunjungan rumah bagi sasaran berisiko, konseling virtual, edukasi masyarakat, hingga komunikasi melalui grup di media sosial,” ujar Dr. Dhian.

Pelayanan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan tersebut dilakukan untuk balita gizi kurang, balita gizi buruk, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK), ibu hamil dengan anemia, hingga remaja putri dengan anemia.

Masih menurut Dr. Dhian, pemantauan status gizi balita di Posyandu kini ditunda. Namun, masyarakat diharapkan tetap memberikan ASI pada bayi, makanan sesuai pedoman gizi seimbang pada anak, cuci tangan dan PHBS, hingga melakukan aktivitas fisik.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk segera menghubungi kader atau fasyankes apabila anak mengalami  penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, maupun gangguan kesehatan lainnya.

Sedangkan Dokter Spesialis Anak Dr. dr.Tb. Rachmat Sentika SpA. MARS menuturkan bahwa penderita gizi buruk dan gizi kurang dapat berisiko terutama dalam 3 bulan masa PSBB ini.

“Petugas kesehatan dimanapun berada harus mengutamakan preventif, jangan sampai yang sehat menjadi jatuh sakit. Salah satu caranya adalah pemberian PMT seperti anjuran Permenkes nomor 29 bagi balita gizi kurang dan gizi buruk di bawah pengawasan tenaga medis," kata Rachmat.

Terdapat 4 hal yang dikhawatirkan oleh pemerhati gizi anak di Indonesia terutama pada masa pandemi Covid-19. Dalam kejadian pandemi ini, dikhawatirkan program nasional penurunan stunting dan penanggulangan gizi buruk tidak dapat terlaksana dengan baik.

Kedua, isu program refocusing dana yang dapat membuat berkurangnya dana untuk implementasi program nasional stunting di daerah. Ketiga, kami ingin menekankan pentingnya peranan makronutrien dan asam amino esensial dari 2 tahun pertama kehidupan.

"Keempat, mengimbau penggunaan media digital untuk pencegahan stunting, contohnya penggunaan teknologi digital untuk memantau status gizi anak di rumah,” lanjutnya.

Berkaitan dengan strategi khusus pencegahan stunting selama masa pandemi, Prof Damayanti menuturkan bahwa kuncinya adalah pada pemberian gizi yang baik, pemantauan tumbuh kembang rutin untuk deteksi dini, serta sistem rujukan berjenjang.

“Misalnya, apabila balita yang diukur di Puskesmas menunjukkan tanda gizi buruk, gizi kurang, tumbuh tidak sesuai kurva, ia wajib didiagnosa dan diberlakukan tata laksana malnutrisi oleh dokter di Puskesmas. Namun, apabila sudah stunting, balita harus dirujuk ke RSUD untuk ditangani dan diberlakukan tata laksana stunting oleh Dokter Spesialis Anak," kata dia.

Direktur Eksekutif HIPPG Dr. Widya Leksmanawati Habibie, MM menutup diskusi sembari kembali menekankan pentingnya protein hewani dan nutrisi yang cukup untuk menjaga gizi anak selama masa pandemi. Diskusi Kesiapan Daerah dalam Penaganan Pandemi Covid-19 dan Prioritas Penurunan Stunting akan terus diadakan tiap Rabu dan Jumat.

"Diskusi ini untuk memfasilitasi sesi sharing maupun koordinasi antarlembaga yang terus berperan aktif dalam menjaga kesehatan anak-anak Indonesia," kata Widya.

Berita ini sebelumnya di muat di: Republika.co.id

Read More

Kalurahan Kulwaru Kapanewon Wates Salurkan BLT Dana Desa

Kulon Progo,- Pandemi  Covid-19 hingga saat ini belum juga kunjung usai, hal tersebut tentu saja menyebabkan banyak masyarakat yang terkena dampaknya, seperti pabrik-pabrik Industri yang terkena dampak sehingga mengakibatkan beberapa Pemutusan Kerja bagi Para Karyawan, yang dapat menjadikan perekonomian masyarakat menurun. Hal tersebut menyadarkan Pemerintah setempat seperti Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan bantuan bagi warga masyarakat yang terdampak Covid-19.

Jum’at  8 Mei 2020, Pukul 10.00 WIB Pemerintah Kalurahan Kulwaru menjembatani bagi warga masyarakat yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Adapun warga masyarakat yang memperoleh BLT dari Kalurahan Kulwaru tersebut berjumlah 8 orang. Penerimaan BLT dihadiri oleh Pendamping Desa, Perwakilan dari Kapanewon, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan dari Pihak Bank yang mewakili Pemerintah Kabupaten Kulon progo.

Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tersebut sebesar Rp 600.000 yang diberikan langsung melalui pihak Bank. Bantuan Terdampak Covid-19 diberikan selama 3 bulan berturut-turut. Tentu saja dengan Penerimaan BLT Terdampak Covid-19 ini dapat sedikit/banyak membantu perekonomian masyarakat walaupun tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan tersebut dikarenakan keterbatasan jumlah penerima.

Artikel ini diambil dari: Website Kalurahan Kulwaru

Read More

Terdapat Penambahan Kuota BLT, Kalurahan di Kapanewon Galur Gelar Musyawarah Khusus Kedua

Kulon Progo,- Munculnya pandemi covid-19 saat ini berakibat pada penurunan perekonomian masyarakat serta meningkatnya angka kemiskinan, hal ini yang menjadi latar belakang keluarnya Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Dalam Permendes tersebut mengganti Permendes PDTT No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Salah satu perubahan prioritas penggunaan dana desa tersebut yaitu dana desa dapat digunakan untuk penanganan covid dan juga Bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak covid-19.

Terbitnya Permendes Nomor 6 tahun 2020 tersebut mengamanatkan setiap desa harus mengalokasikan dana desanya untuk bantuan langsung tunai. Adapun Besaran anggaran yang digunakan untuk BLT ini disesuaikan dengan besaran dana desa yang diterima di masing-masing desa/ kalurahan.

Desa atau kalurahan yang mendapatkan dana desa kurang dari 800 juta maka maksimal 25% digunakan untuk BLT. Dana desa antara 800 juta - 1,2 Milyar maka maksimal 30% digunakan untuk BLT. Sedangkan yang lebih dari 1,2 Milyar maksimal 35% nya digunakan untuk BLT.

Kalurahan-kalurahan di Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo berdasarkan dana desa yang diterima maka 25 persen nya bisa digunakan untuk BLT. Adapun penentuan besaran dan juga sasaran penerima BLT ini dibahas dan ditetapkan melalui musyawarah khusus. Sebelumnya dilakukan pendataan warga miskin oleh RT/RW dan Pedukuhan.

Adapun pelaksanaan musyawarah khusus penetapan calon penerima BLT di Kalurahan-kalurahan di Kapanewon Galur ini telah dilaksanakan sejak tanggal 21 April 2020. Sehingga per awal Mei 2020 seluruh calon penerima BLT telah ditetapkan melalui Muskalsus. 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu ternyata ada perubahan data calon penerima BLT yang harus di cover melalui Dana Desa. Terdapat penambahan data sasaran yang semula akan mendapatkan bantuan sosial dari pemda DIY. Hal ini disampaikan saat rapat di gedung adikarto pada tanggal 11 mei 2020 lalu yang dihadiri oleh seluruh Lurah dan Panewu se-kabupaten Kulon Progo. 

Sehingga semua kalurahan harus melakukan musyawarah khusus kedua untuk dilakukan pembahasan dan verifikasi terhadap data-data sasaran yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Data-data tersebut divalidasi dan diverifikasi dalam musyawarah agar tidak tumpang tindih dengan bansos-bansos lainnya dan agar tepat sasaran. Berdasarkan hasil musyawarah khusus tersebut didapatkan jumlah penerima BLT mengalami penambahan 50%  penerima BLT dari hasil muskal sebelumnya. 

Diharapkan dari hasil muskal kedua ini mendapatkan hasil data yang valid dan dapat segera di lakukan pencairan BLT, mengingat BLT bulan mei ini di kapanewon Galur harus dilakukan 2 kali pencairan yaitu tahap 1 dan 2. (Tari/PDTI_Galur)

Read More

Kakek di Wates Kembalikan BLT, Alasannya Karena Banyak yang Lebih Membutuhkan

Kulon Progo,- Seorang kakek di Wates, Kulon Progo mengembalikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp 600 ribu ke kantor Kelurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Nama kakek itu Suwardi (82). Mbah Wardi, begitu dipanggil warga, mantan pesuruh pada sebuah organisasi para veteran, yang tinggal di  Pedukuhan Kauman, Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates.

Ia tinggal bersama Murtinah (70), istrinya. Ada kebun kelapa yang menghasilkan buah di pekarangan rumah yang bisa dijual.

Mbah Wardi dapat dua undangan untuk menerima bantuan tunai. Mbah Wardi merasa salah satunya salah sasaran.

Ia meyakini, orang lain lebih membutuhkan bisa menikmati bantuan ini bila uang tunai bisa dikembalikan. “Tidak enak (menerima), malah bikin tidak bisa tidur,” kata Mbah Wardi di rumahnya, Senin (11/5/2020).

Awalnya, nama Suwardi menerima dua bantuan tunai yang merupakan bagian dari jaring pengaman sosial di tengah bencana akibat pandemi berkepanjangan Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19).

Mbah Wardi terdaftar sebagai penerima BLT yang bersumber dari APBDes dan Bantuan sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial RI. Nilainya sama-sama Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan.

BLT Dana Desa cair lebih dulu Jumat (8/5/2020). Suwardi yang mantan pesuruh di sebuah organisasi veteran ini mengambil BLT ini. Kemudian, Ia kembali menerima undangan untuk menerima BST dari Kemensos RI.

Mbah Wardi sempat menolak hadir karena bantuan itu mirip. Ia merasa bantuan untuk dirinya ganda.

“Takutnya double,” kata Wardi.

Namun, pengurus pedukuhan menyarankan dirinya hadir menerima bantuan Kemensos ini sekaligus konsultasi tentang bagaimana memperlakukan dua bantuan itu. 

Ia datang ke tempat pencairan BST di Gedung Kesenian, Sabtu (9/5/2020). Ia menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya sudah menerima bantuan serupa dari desa.

“Diberitahu bahwa ke depan hanya menerima yang blangko dari Jakarta (Kemensos),” kata Mbah Wardi.

Ia pun memutuskan mengembalikan bansos desa ke kantor Kalurahan, hari ini.

“Saya takut ada kesalahan (input data), kalau begitu (kan bisa untuk) orang lain saja,” kata Wardi.

Kepala Desa Bendungan Mujiyo mengungkapkan, desa menganggarkan Rp 95 juta sebagai BLT untuk 53 kepala keluarga selama 3 bulan dalam menghadapi krisis akibat pandemi. Sementara, nilai keseluruhan upaya penanganan sekitar Rp 249 juta.

Ia mengungkapkan, ada 4 nama ganda penerima bansos, baik BLT maupun BST.  Dua nama yang ketahuan bisa segera dibatalkan. Keduanya warga Pedukuhan Kuncen.

Pihak kalurahan kemudian kedatangan lagi dua warga yang mengembalikan BLT Desa, salah satunya adalah Mbah Wardi.

“Awalnya kami mengajukan 400 nama ke Kemensos, disetujui 53. Dua sempat di cancel karena ganda. Dua lagi datang belakangan,” kata Mujiyo.

Kementerian Sosial RI resmi meluncurkan BST untuk Kulon Progo di Gedung Kesenian, Sabtu (9/5/2020). Penyalurannya via Pos Indonesia Cabang Wates.

Penyaluran awal berlangsung bagi ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) dari kelurahan dan kalurahan di Kapanewon Wates.

Hari-hari berikutnya, penyaluran dilanjutkan bagi desa-desa di kapanewon yang lain.

“Mereka yang terdampak akan di-cover bansos dan jaring pengaman sosial,” kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Kulon Progo, Yohanes Irianta, belum lama ini.

Irianta menjelaskan, Kulon Progo mendapat kuota BST sebanyak 20.810 kepala keluarga sebagai KPM.

Kini baru terdata 20.158 penerima. Penyaluran via PT Pos sebanyak 17.643 penerima. Sebanyak 4.000 penerima lewat beberapa bank plat merah.

Pemkab masih terus mendata untuk 650 penerima berikutnya. Hal ini sebagai upaya maksimal menjangkau warga terdampak situasi pandemi.
“Sekitar 650 masih tercecer dan diupayakan bansos tunai menyusul dipenuhi,” kata Irianta.

Jaring pengaman sosial selama pandemi tidak hanya bantuan tunai. Irianta mengungkapkan, masih ada bantuan lain, baik dari APBD DIY dan anggaran Pemkab Kulon Progo. Dengan demikian, semua keluarga yang terdampak akan menerima bantuan.

BST sendiri diluncurkan bagi 9 juta penerima di seluruh Indonesia di 33 provinsi, kecuali Jabodetabek.

Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul: Kakek di Wates Kembalikan BLT, Alasannya Karena Banyak yang Lebih Membutuhkan

Read More

Pemkab Kulon Progo Gelar Rakor Penambahan Kuota BLT Dana Desa

Kulon  Progo,- Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar Rapat Koordinasi perihal penambahan kuota calon penerima BLT Dana Desa. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah DIY maupun Kabupaten perihal kuota jaring pengaman sosial yang diampu oleh masing-masing instansi termasuk pemerintah Kalurahan. Sehingga masih terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Kulon Progo yang belum tercover oleh jaring pengaman sosial (JPS) manapun. Adapun warga masyarakat Kulon Progo yang masuk dalam DTKS yang belum tercover JPS manapun berjumlah 13.881 orang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi alokasi anggaran di pemerintah Kabupaten Kulon Progo tanpa terkecuali termasuk pemerintah Kalurahan. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Jumanto, SH. selaku Asek 1 bidang Pemerintahan  dan Kesra Kabupaten Kulon Progo saat memberikan sambutan dalam  rapat koordinasi para lurah  dan panewu se- Kulon Progo (11/5/2020).

Lebih lanjut Jumanto, SH. menyampaikan bahwa  kondisi ini harus dibicarakan bersama antara pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kalurahan. Mengingat jumlah data DTKS yang cukup besar sehingga perlu adanya sharing anggaran untuk mengcover warga masyarakat yang kurang mampu yang terdampak covid-19 yang belum mendapatkan jaring pengaman social (JPS) dari manapun. Sehingga gejolak di masyarakat bisa diminimalisir.

Sementara itu, Sudarmanto, S.IP. M.Si. selaku Kepala  Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo  menyampaikan apresiasi kepada  seluruh panewu dan lurah se- Kulon Progo yang telah mengawal program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sehingga semua tahapan sudah selesai dilaksanakan dan  pencairan BLT Dana Desa untuk tahap  pertama pun juga sudah mulai disalurkan. Kendati  demikian kondisi  perkembangan  terakhir  terkait   dengan  warga masyarakat kurang mampu yang masuk dalam DTKS  yang  belum mendapatkan jaring pengaman  social (JPS) dari  manapun perlu dicarikan  solusi  penyelesaiannya  secara bersama.  Berdasarkan data yang masuk untuk  sementara  ada  sekitar  5.321 kk yang  akan mendapatkan BLT Dana  Desa  atau  sekitar 32% dari  pagu Dana Desa yang ditetapkan untuk Bantuan Langsung Tunai.  Dari data tersebut 18 kalurahan diantaranya sudah memenuhi  lebih dari 50% dari  pagu Dana Desa Bantuan Langsung Tunai.  Sehingga masih terdapat  69 Kalurahan yang prosentase  penggunaan Dana Desa nya untuk BLT masih dibawah 50%.

“Potensi sumber anggaran dari Dana  Desa untuk digunakan BLT inilah yang nantinya akan dioptimalkan dalam rangka mengcover warga masyarakat  dalam data DTKS yang belum  mendapatkan bansos dari manapun”, terang Sudarmanto. Dalam hal  ini pemerintah Kabupaten  Kulon Progo telah  melakukan pencermatan  dan perhitungan terhadap kemampuan masing-masing Kalurahan dalam rangka penambahan jumlah kuota sasaran penerima BLT Dana Desa. Setidaknya akan ada sekitar 3.420 kk lagi yang nantinya akan dicover melalui BLT Dana Desa. Penambahan atau kenaikan kuota calon penerima dimasing-masing Kalurahan berbeda-beda. Adapun jika Kalurahan menghendaki lebih dari kuoto minimal yang dianjurkan maka Kalurahan dipersilahkan selama masih dalam batasan sebagai mana yang  diatur dalam Permmendes  Nomor 6 tahun 2020. Sedangkan data selebihnya rencananya akan diampu oleh Pemerintah Kabupaten melalui APBD nya. (ANK)

Read More

Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Anggarkan 7,3 Milyar untuk Penanganan Covid-19

Kulon Progo,- Pemerintah Kabupaten  Kulon Progo terus mendorong Kalurahan-kalurahan  di Kabupaten Kulon Progo  untuk  mendukung upaya pemerintah dalam  penanganan wabah covid-19 ini. Sebagaimana amanat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan PDTT yang telah mengintruksikan kepada seluruh kepala desa untuk membentuk relawan  desa  tanggap covid-19  dan melakukan refocusing anggaran khususnya dana desa untuk penanganan covid-19.

Alhasil dari pantauan data yang masuk ke Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon  Progo diperoleh data bahwa Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo telah melakukan  refocusing anggaran dengan mengalokasikan anggarannya  sebesar  7,3  Milyar untuk   penanganan wabah  virus corona atau covid-19. Alokasi anggaran tersebut  bersumber  dari dana desa. Alokasi tersebut diluar anggaran dana desa yang  digunakan untuk Bantuan Langsung  Tunai  (BLT). Sebagian besar alokasi anggaran ini dipergunakan untuk pengadaan peralatan dan bahan dan fasilitas yang digunakan untuk pencegahan dan penanganan covid-19 seperti penyedian posko relawan dan  ruang isolasi beserta seluruh kebutuhannya, penyedian alat dan bahan kesehatan seperti alat semprot dan cairan disinfektan, masker, alat ukur suhu badan, dll dan juga untuk operasional kegiatan.

Sudarmanto, S.IP. M.Si. selaku Kepala Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo mengapresiasi  kepada seluruh lurah yang telah mendukung upaya  pemerintah  dalam penanganan covid-19. Dukungan lurah  tersebut  terlihat dengan cukup  besarnya   alokasi anggaran yang digunakan untuk  penanganan  covid-19.  Lebih lanjut  berdasarkan  data yang dihimpun oleh Dinas PMD melalui para pendamping  desa  bahwa seluruh kalurahan  telah membentuk relawan tanggap covid-19. Lebih daripada itu Kalurahan-kalurahan juga telah bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan prevenstif terhadap penyebaran virus corono ini.  Diantaranya penyedian ruang isolasi berikut segala kebutuhannya, penyedian posko  relawan beserta segala kebutuhannya,  penyediaan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pengadaan alat ukur suhu badan atau   thermometer, penyemprotan disinfektan, pengadaan masker, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang covid-19, dan  masih  banyak  lagi  kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan covid-19 di Kalurahan.

Read More