CAPAI 6,4 TON KALURAHAN TEMON WETAN, PANEN PADI MASA TANAM III (MT III) – SENIN, 2 DESEMBER 2025

 Kalurahan Temon Wetan, Kapanewon Temon, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan melalui program budidaya padi Masa Tanam III (MT III). Setelah melewati proses penanaman yang dimulai beberapa bulan lalu, pada Senin, 2 Desember 2025, telah dilaksanakan Panen Raya Padi MT III di areal persawahan seluas 4 hektare, yang merupakan tanah pelungguh seluruh dukuh di Kalurahan Temon Wetan.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Temon Wetan, Puji Purwaningsih, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan penanaman padi hingga tiga kali dalam satu tahun bukanlah hal yang umum dilakukan. Namun keputusan menanam padi pada MT III ini diambil setelah melalui sejumlah diskusi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kulon Progo. Beliau menegaskan bahwa kondisi lahan setelah MT II masih sangat basah dan air melimpah, sehingga tidak memungkinkan untuk ditanami komoditas lain seperti palawija, semangka, atau melon. Atas dasar analisis dan kondisi lapangan tersebut, penanaman padi MT III akhirnya memperoleh izin dan dapat direalisasikan.

Sementara itu, Panewu Temon, Rusdi Suwarno, dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kalurahan Temon Wetan serta Direktur Bumdesa Binangun Sejahtera. Beliau menilai keputusan untuk melakukan tanam padi di luar kebiasaan jadwal masa tanam merupakan langkah berani yang akhirnya terbukti mampu menghasilkan panen yang sukses dan memberi kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan.

Program ketahanan pangan ini didukung oleh Dana Desa sebesar Rp 136.000.000,-, yang dialokasikan untuk budidaya padi varietas Inpari 42 di lahan seluas 4 hektare tersebut. Berdasarkan hasil simulasi ubinan, produktivitas mencapai sekitar 6,4 ton per hektare, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar 5,5 ton per hektare. Padi hasil panen langsung dipetik pada hari yang sama dengan harga jual gabah basah Rp 6.800,- per kilogram. Laporan singkat mengenai pelaksanaan program disampaikan oleh Direktur Bumdesa Binangun Sejahtera Temon Wetan, Rahmat Sugiyanto.

Acara panen raya ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Pekerjaan Umum, Panewu Temon, Lurah Temon Wetan, Bamuskal, kelembagaan kalurahan, petani penggarap, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, serta Tim TAPM Kabupaten Kulon Progo. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan dukungan kuat terhadap upaya pemerintah desa dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal.

Dengan keberhasilan panen MT III ini, Kalurahan Temon Wetan diharapkan semakin termotivasi dalam mengembangkan inovasi sektor pertanian serta memperkuat kemandirian pangan bagi masyarakatnya. (KWT)

Read More

39 Pokja Relawan Pendataan SDGs Kalurahan Kaliagung Ikuti Bimbingan Teknis

 

P3MD Kulon Progo; Rabu, 5 Mei 2021 bertempat di Balai Kalurahan Kaliagung, pukul 20.00 WIB telah berlangsung Bimbingan Teknis Pojka Relawan Pendataan SDGs Kalurahan. Acara ini yang dihadiri oleh Pj. Lurah Kaliagung, Bapak Ngatimin, Pendamping Desa sekaligus narasumber, dan 39 Relawan Pendata SDGs Kalurahan. Bimbingan Teknis ini bertujuan untuk memberikan pembekalan dan pelatihan kepada Kelompok Kerja (Pokja) dalam pelaksanaan pendataan penduduk melalui sistem apikasi SDGs. Pendataan SDGs Kalurahan ini akan dilaksanakan mulai hari ini (06/05/2021) sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Pendataan SDGs Kalurahan ini meliputi pendataan di level kalurahan, level RT, lever Keluarga dan Warga/individu. Pendataan SDGs Kalurahan ini sangatlah penting sehingga nantinya akan tergambar jelas demografis desa dan akan menjadi acuan pemberian dana desa pada tahun berikutnya.

SDGs (Sustainable Development Goals) Desa merupakan upaya pemutakhiran data IDM yang mengunakan aplikasi untuk mendapatkan data yang lebih detail, lebih mikro, sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak. Hal ini juga sebagai proses perbaikan dan pendalaman data-data level RT, keluarga dan warga. Jadi, Tujuan dan Sasaran SDGs Desa, Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs Desa tersebut, yaitu:

1. Desa tanpa kemiskinan
2. Desa tanpa kelaparan
3. Desa sehat dan sejahtera
4. Pendidikan desa berkualitas
5. Desa berkesetaraan gender
6. Desa layak air bersih dan sanitasi
7. Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
8. Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
9. Inovasi dan infrastruktur desa
10. Desa tanpa kesenjangan
11. Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
13. Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
14. Ekosistem laut desa
15. Ekosistem daratan desa
16. Desa damai dan berkeadilan
17. Kemitraan untuk pembangunan desa
18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Setelah pelaksanaan Bimtek Pendataan SDGs Kalurahan ini, sebanyak 39 Pokja Relawan Pendataan akan terjun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan level RT, level keluarga dan individu. Adapun waktu pendaataan ini dilakukan selama bulan Mei 2021. Kepada seluruh warga masyarakat, khususnya warga kalurahan Kaliagung jika rumah anda di datangi oleh Relawan Pendata SDGs Desa mohon untuk diterima dan berikan data yang sesungguhnya.

 

Read More

Kalurahan Donomulyo Gelar Rembuk Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs Kalurahan

 

        P3MD Kulon Progo; Pemerintah Kalurahan Donomulyo Kapanewon Nanggulan telah menggelar kegiatan Rembuk Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs Kalurahan serta Musyawarah pembentukan Pokja Relawan Pendataan yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16-04-2021 bertempat di Aula Rapat Kalurahan Donomulyo.

      Turut hadir dalam kegiatan Rembuk Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs yaitu Lurah, Pamong Kalurahan, Babhinkamtibmas, Babinsa, perwakilan PKK, KPM dan Kader Posyandu, Perwakilan Tendik PAUD, Kader BKB, Karang taruna, Pendamping Desa, TAPM Kulon Progo, Tenaga Kesehatan Puskesmas Nanggulan Penyuluh KB dan BPKal.

      Kegiatan rembuk stunting di Kalurahan Donomulyo ini sudah berjalan selama tiga tahun sejak tahun 2019. Kalurahan Donomulyo sejak tahun 2018 menjadi salah satu dari 10 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang menjadi lokus stunting. Berbagai program dan kegiatan telah dilakasanakan selama tiga tahun terakhir. Alhasil berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2020, Kalurahan Donomulyo telah keluar atau lulus dari kalurahan lokus stunting. Namun demikian Kalurahan Donomulyo tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan pencegahan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggelar rembuk stunting. 

        Rembuk stunting dipimpin langsung oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM). Kegiatan utama dalam Rembug Stunting di Kalurahan Donomulyo meliputi pemaparan analisa data stunting dan pemasalahan - permasalahannya, evaluasi hasil pemantauan konvergensi tahun 2020, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBKal tahun 2020 serta musyawarah kesepakatan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. 

        Sementara itu dalam sosialisasi pendataan SDGs disebutkan bahwa pendataan SDGs adalah proses penggalian, pencatatan, pengumpulan, verifikasi dan validasi data objektif kewilayahan dan kewargaan kalurahan. Hasil dari pendataan SDGs ini adalah berupa data objektif kalurahan dan analisis data yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan. Pendataan SDGs Kalurahan tersebut dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) Relawan pendataan. Adapun jumlah dan unsur relawan pendataan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kalurahan. 

        Semoga adanya kegiatan Rembug Stunting ini bisa menjadi solusi bagi warga masyarakat khususnya terkait permasalahan stunting. Selain itu dengan akan adanya Pendataan SDGs  diharapkan kalurahan Donomulyo memiliki data profil kalurahan secara objektif dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembangunan sampai kedepan. Adm

 

Read More

Sosialisasi Pendataan SDGs dan Rembuk Stunting Kalurahan Kedungsari Kapanewon Pengasih

        P3MD Kulon Progo; Pemerintah Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih telah menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs yang di selenggarakan pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 bertempat di Gedung Serbaguna Kalurahan Kedungsari.

        Yang hadir dalam penyelenggaraan Rembuk Stunting dan Sosialisasi SDGs adalah: Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Pengasih, Lurah dan Pamong Kalurahan Kedungsari, Babhinsa Kalurahan Kedungsari, Petugas dari Puskesmas Pengasih 2, BPKal Kedungsari, KPM Kalurahan Kedungsari, Kader Kesehatan Kalurahan Kedungsari, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa dan Dukuh.

        Adapun kegiatan utama dalam Rembuk Stunting di Kalurahan Kedungsari meliputi pemaparan analisa data stunting dan kendala yang dihadapi, evaluasi hasil pemantauan konvergensi stunting dan pelaksanaan program kegiatan APBKal Tahun 2020 serta Musyawarah kesepakatan usulan kegiatan baik sarpras maupun non sarpras yang menunjang kegiatan penanganan stunting tahun 2022.

        Sementara untuk kegiatan sosialisasi Pendataan SDGs disebutkan bahwa Prioritas penggunaan DD tahun 2021 fokus pada Tujuan Pembangunan Kalurahan Berkelanjutan atau SDGs Desa sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No.13 Tahun 2020. Adapaun Pendataan SDGs Kalurahan merupakan proses penggalian, pencatatan, pengumpulan, verifikasi dan validasi data obyektif wilayah dan warga kalurahan. Hasil pendataan SDGs dijadikan bahan rekomendasi rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih.

       Kegiatan pendataan SDGs Kalurahan ini dilaksanakan oleh Pokja (Kelompok Kerja) Relawan Pendataan. Sedangkan jumlah dan unsur pokja relawan di sesuaikan dengan kondisi wilayah kalurahan kedungsari.

        Demikian dan semoga dengan diselenggarakannya rembuk stunting dan sosialisasi SDGs dapat menjadi solusi terkait permasalahan stunting  dan diharapkan Kalurahan Kedungsari memiliki data profil  yang akurat untuk bisa dijadikan pedoman pembangunan kedepan. (Ahmad S - PLD Kapanewon Pengasih)

Read More

Rembuk Stunting Kalurahan Wahyuharjo Kapanewon Lendah

        P3MD Kulon Progo; Salah satu bentuk komitmen Kalurahan Wahyuharjo dalam mencegah stunting adalah dengan melaksanakan rembuk stunting yang dilaksanakan pada Senin (12/4/21) bertempat di Aula Balai Kalurahan Wahyuharjo. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut antara lain: Pamong Kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kader Sehat Kalurahan, Puskesmas Lendah I, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Kapanewon Lendah, dan Pendamping Kalurahan.

        Rembuk stunting merupakan sebuah forum musyawarah kalurahan yang membahas tentang pencegahan dan penanganan masalah kesehatan khususnya masalah stunting. Dalam rembug stunting ini membahas terkait dengan analisa data dan permasalahan-permasalahan stunting,  pemaparan hasil evaluasi pemantauan konvergensi stunting tahun 2020, evaluasi pelaksanaan program atau kegiatan dalam APB Kalurahan tahun 2020 serta musyawarah mufakat usulan kegiatan pencegahan dan penanganan stunting untuk perencanaan tahun 2022.

        Hadir sebagai Narasumber dalam rembuk stunting ini dari Tenaga Kesehatan Puskesmas Lendah I. Dalam pemaparannya saat ini Kalurahan Wahyuharjo terdapat 6 anak yang mengalami stunting. Salah satu upaya untuk menangani anak yang mengalami stunting tersebut Pemerintah Kalurahan nantinya akan memberikan PMT khusus pemulihan stunting selama 3 bulan. Dari permasalahan yang telah dibahas, forum juga mengusulkan kegiatan yang kiranya dapat mencegah dan menangani permasalahan yang ada. 

 

        Berdasarakan hasil dari rembuk stunting, forum mengusulkan beberapa kegiatan antara lain: PMT posyandu balita, sosialisasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), pendampingan suplemen balita dan ibu hamil, pemberian obat cacing, jambanisasi, RTLH, Rumah Desa Sehat (RDS), PMT pemulihan stunting, insentif KPM, revitaslisasi posyandu remaja, bimtek pengukuran dan penimbangan, PMT ibu hami resiko tinggi, dan pengusulan jamkes bagi ibu hamil dan balita yang belum memperoleh fasilitas dari pemerintah. Usulan kegiatan tersebut akan diusulkan kembali pada musyawarah desa saat penganggaran kegiatan tahun 2022. 

by. Adm

 

Read More

Rembuk Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs Kalurahan Gulurejo

 

        P3MD Kulon Progo; Pemerintah Kalurahan Gulurejo Kapanewon Lendah telah mengadakan kegiatan Rembug Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15-04-2021 bertempat di Pendopo Gulurejo.

        Turut hadir dalam Rembug Stunting dan Sosialisasi Pendataan SDGs yaitu dari Kapanewon Lendah, Pamong Kalurahan Gulurejo, Babhinkamtibmas Gulurejo, Babinsa Gulurejo, pengurus RDS, perwakilan PKK, KPM Kalurahan Gulurejo, Kader Posyandu, Perwakilan Tendik PAUD, Kader BKB, Puskesmas Lendah II, Pendamping Desa, TAPM Kulon Progo, Korprov TPP DIY, BPD dan Penyuluh KB.

        Adapun kegiatan utama dalam Rembug Stunting di Kalurahan Gulurejo, meliputi pemaparan analisa data stunting dan pemasalahan - permasalahannya, evaluasi hasil pemantauan konvergensi tahun sebelumnya, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBKal tahun 2020 serta musyawarah kesepakatan usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022. 

        Sementara itu dalam sosialisasi pendataan SDGs disebutkan bahwa pendataan SDGs adalah proses penggalian, pencatatan, pengumpulan, verifikasi dan validasi data objektif kewilayahan dan kewargaan kalurahan. Hasil dari pendataan SDGs ini akan didapatkan analisis data objektif kalurahan sebagai bahan rekomendasi perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

        Pendataan SDGs Kalurahan tersebut dilakukan oleh kelompok kerja (Pokja) Relawan pendataan. Adapun jumlah dan unsur relawan pendataan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kalurahan. 

        Semoga adanya kegiatan Rembug Stunting ini bisa menjadi solusi bagi warga masyarakat khususnya terkait permasalahan stunting. Selain itu dengan akan adanya Pendataan SDGs  diharapkan kalurahan Gulurejo memiliki data profil kalurahan secara objektif dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pembangunan sampai kedepan. Adm.

  

Read More

Hasil Pemutakhiran IDM 2021, Terdapat 13 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Berstatus Mandiri

  

P3MD Kulon Progo; Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2021 ini kembali melakukan kegiatan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM). Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 ini didasarkan atas surat edaran dari Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaaan Kementerian Desa dan PDTT Nomor 5/PR/03.01/III/2021 tertanggal 1 Maret 2021 tentang Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa. Dalam surat edaran tersebut pemutakhiran Indeks Desa Membangun dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai 31 Mei 2021. Hasil pemutakhiran IDM tersebut akan digunakan sebagai salah satu data pendukung dalam perhitungan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022, khususnya pada alokasi Afirmasi dan alokasi Kinerja sesuai dengan Peraturan Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu instrument untuk memahami dan memotret perkembangan pembangunan desa. IDM merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. IDM memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM  mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Indeks Desa Membangun (IDM)  mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: Desa Sangat Tertinggal; Desa Tertinggal; Desa Berkembang; Desa Maju; dan Desa Mandiri. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa Tertinggal.

Kegiatan pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan mulai tanggal 8 Maret 2021 sampai 26 Maret 2021. Pemutakhiran IDM dimulai dengan pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perangkat desa dan pendamping desa yang dilakukan oleh Tenaga Ahli P3MD dan Dinas PMD Kabupaten Kulon Progo. Sosialisasi dan bimtek pemutakhiran IDM ini dilaksanakan disetiap Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya pasca sosialisasi dan bimtek, setiap kalurahan melakukan pemutakhiran data IDM secara online dengan difasilitasi oleh para pendamping desa.

Berikut ini hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 dan perbandingan hasil pemutakhiran IDM tahun 2020 di Kabupaten Kulon Progo.

        Berdasarkan data hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) diatas diketahui bahwa perkembangan status desa di Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan. Hasil pemutakhiran IDM tahun 2021 menunjukkan terdapat 13 kalurahan berstatus mandiri, sebelumnya pada tahun 2020 hanya terdapat 4 kalurahan dengan status mandiri. Selanjutnya terdapat 48 kalurahan dengan status maju, sebelumnya pada tahun 2020 terdapat 40 kalurahan dengan status maju. Sedangkan kalurahan dengan status berkembang terdapat 26 kalurahan, yang sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 43 kalurahan. Secara keselurahan rata-rata score indeks desa membangun (IDM) hasil pemutakhiran tahun 2021 menunjukan peningkatan yaitu dengan score IDM sebesar 0,7512 atau dengan status “Maju”. (By. Admin)

 

Read More

Pandemi Covid-19, Inilah Cakupan 5 Paket Layanan Konvergensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

 

        P3MD Kulon Progo:  Permasalahan stunting (anak kerdil) masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia, termasuk kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevelensi kasus stunting di kabupaten Kulon Progo masih cukup tinggi yaitu sebesar 22,65%. Angka itu masih di atas standar yang ditetapkan oleh WHO bahwa prevalensi stunting di suatu negara tak boleh melebihi 20 persen. Sedangkan prevelensi stunting kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil pemantauan status gizi (PSG) tahun 2018 sebesar 14,31%. Angka ini walaupun sudah dibawah standart minimal yang ditetapkan oleh WHO, namun masih berada diatas target penurunan prevelensi stunting yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 14%.

      Dalam rangka percepatan pencegahan stunting sebagaimana yang telah menjadi program prioritas pemerintah, maka semua stakeholder secara berjenjang bersinergis dalam penanganan kasus stunting tanpa terkecuali termasuk pemerintah desa/ kalurahan. Percepatan penanganan stunting di tingkat desa/ kalurahan sejak tahun 2019 telah dilaksanakan berbagai program, kegiatan atau intervensi secara terpadu dan terkoordinir dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Program atau kegiatan ini disebut dengan konvergensi stunting tingkat desa/ kalurahan. 

        Pada program konvergensi stunting ini setiap kelompok sasaran prioritas yaitu kelompok 1000 HPK harus mendapatkan lima paket layanan konvergensi stunting. Adapun lima paket layanan di tersebut adalah Layanan kesehatan dan gizi ibu dan anak, Layanan konseling kesehatan dan gizi, Layanan air bersih dan sanitasi yang baik, Layanan Jaminan Sosial/ Kesehatan, serta Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

        Dalam setiap paket layanan tersebut ditetapkan indikator-indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai. Proses pemantauan dilakukan dengan menggunakan “scorecard” atau formulir penilaian konvergensi Desa. Pemantauan terhadap capaian lima paket layanan tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

        Berikut ini hasil pemantauan ketercakupan lima paket layanan konvergensi stunting kepada kelompok sasaran prioritas yaitu kelompok 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada tahun 2020.

Cakupan Lima Paket Layanan Konvergensi Stunting

 

         Berdasarkan diagram di atas, ketercakupan layanan yang diterima oleh kelompok sasaran 1000 HPK yang tertinggi yaitu layanan air bersih dan sanitasi sebesar 96%, sedangkan cakupan layanan yang paling rendah yaitu layanan konseling nutrisi terpadu sebesar 37%. Adapun cakupan layanan kesehatan ibu dan anak sebesar 48%, layanan jaminan sosial sebesar 78% dan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar 74%. Ketercakupan layanan konvergensi stunting pada tahun 2020 belum begitu optimal khususnya untuk layanan KIA, layanan konseling nutrisi terpadu dan layanan PAUD. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 telah diketahui bersama bahwa negara Indonesia dilanda pandemi covid-19 termasuk di Kabupaten Kulon Progo. Mewabahnya virus corona ini banyak hal mempengaruhi ketercakupan lima layanan konvergensi stunting yang harusnya diterima oleh kelompok sasaran prioritas yaitu kelompok 1000 HPK. 

         Ketercakupan layanan konseling nutrisi terpadu serta layanan kesehatan ibu dan anak pada tahun 2020 belum optimal dikarenakan pada masa pandemi covid-19 kegiatan pelayanan posyandu ditiadakan untuk mengurangi kerumunan dan mencegah penyebaran covid-19 di masyarakat. Sehingga hal ini menyebabkan ketercakupan layanan yang harusnya diterima oleh kelompok sasaran anak 0-23 bulan menurun drastis. Adapun beberapa layanan tidak dapat dilaksanakan di posyandu pada masa pandemi covid-19 ini yaitu penimbangan berat badan anak, pengukuran tinggi/panjang badan, dan konseling nutrisi terpadu serta kunjungan rumah bagi kelompok sasaran rentan yaitu anak gizi buruk dan stunting serta ibu hamil resiko tinggi atau kekurangan energi kronis (KEK).  

        Selain itu kercakupan layanan yang rendah juga terjadi pada kelompok sasaran anak 0-23 bulan khususnya untuk layanan imunisasi dasar lengkap hal ini lebih dikarenakan adanya kekhawatiran orangtua untuk membawa anaknya untuk datang ke pusat-pusat layanan imunisasi karena mewabahnya covid-19. Sedangkan untuk kercakupan layanan pemeriksaan dan asupan tablet tambah darah atau Pil-Fe untuk ibu hamil cukup baik walaupun juga belum begitu optimal. Hal ini juga hampir sama dengan yang dialami oleh sasaran anak usia 0-23 bulan yaitu kekhawatiran untuk melakukan pemeriksaan ke pusat-pusat layanan kesehatan baik di puskesmas maupun di klinik atau rumah sakit akibat pandemi covid-19. 

        Program atau kegiatan konvergensi stunting dalam rangka pemenuhan ketercakupan lima paket layanan kepada kelompok sasaran prioritas pada masa pandemi covid-19 menghadapi tantangan yang cukup berat. Hal ini terlihat pada capaian cakupan layanan lima paket layanan konvergensi stunting yang masih cukup rendah pada tahun 2020 kemarin.  Sehingga perlu ada upaya dan inovasi yang harus dilakukan oleh semua stakeholder khususnya pemerintah desa/ kalurahan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting di masa pandemi covid-19. (Adm)

Read More

Score Konvergensi Stunting Tingkat Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Mencapai 64 Persen

 

        P3MD Kulon Progo; Konvergensi stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Kelompok sasaran prioritas dalam hal ini adalah kelompok sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu ibu hamil, ibu nifas dan anak usia 0-23 bulan. Konvergensi intervensi pada sasaran prioritas adalah bahwa setiap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan anak usia 0-23 bulan mendapatkan akses layanan atau intervensi yang diperlukan untuk penanganan stunting secara terintegrasi termasuk dalam aspek perubahan perilaku. 

        Pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melakukan uji coba penggunaan kartu skor desa (village score card) yang fokus pada konvergensi lima paket layanan di desa/ kalurahan, yakni:

1. Layanan kesehatan dan gizi ibu – anak

2. Layanan konseling kesehatan dan gizi

3. Layanan air bersih dan sanitasi yang baik

4. Layanan Jaminan Sosial/ Kesehatan

5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

        Dalam setiap paket layanan tersebut ditetapkan indikator-indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai. Proses pemantauan dilakukan dengan menggunakan “scorecard” atau formulir penilaian konvergensi Desa. Pemantauan terhadap capaian lima paket layanan tersebut dilakukan secara rutin setiap bulan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM).

        Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) terhadap cakupan layanan yang diterima sasaran prioritas 1000 HPK pada tahun 2020 diperoleh beberapa informasi yaitu Rata-rata Score Konvergensi Stunting Tingkat Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo Mencapai 64 Persen atau masuk dalam kategori "Kuning" atau cukup baik. Adapun score konvergensi untuk kelompok sasaran ibu hamil dan ibu nifas sebesar 82 persen, sedangkan score konvergensi untuk kelompok anak usia 0-23 bulan sebesar 59 persen. Sehingga berdasarkan kriteria keberhasilan konvergensi stunting tingkat desa/ kalurahan, maka tingkat konvergensi untuk sasaran ibu hamil dan ibu nifas masuk dalam kategori "Hijau" atau baik. Sedangkan tingkat konvergensi untuk kelompok sasaran anak usia 0-23 bulan masuk dalam kategori "Kuning" atau cukup baik. 

        Capaian score konvergensi stunting tingkat kalurahan di Kabupaten Kulon Progo terbilang masih cukup bagus, mengingat pada tahun 2020 hingga sekarang seluruh lini kehidupan masyarakat terdampak pandemi covid-19. Hal menjadi tantangan bagi kalurahan di Kabupaten untuk terus melakukan inovasi-inovasi kegiatan dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di desa. (adm)

Read More

Kompilasi Scorecard Konvergensi Stunting Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020

 

        P3MD Kulon Progo; Konvergensi stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting. Pencegahan stunting akan berhasil apabila kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan secara simultan. Oleh karena itu, konvergensi sangat penting dilakukan untuk mempercepat upaya pencegahan stunting.

        Program konvergensi stunting merupakan program prioritas nasional yang harus dilakukan oleh semua stake holder di tingkat pusat hingga desa/ kalurahan.  Konvergensi stunting ini membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi yang mencakup 5 paket layanan kepada rumah tangga 1.000 HPK. Kelima paket layanan intervensi tersebut adalah sebagai berikut:

a.   Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);

b.   Konseling Gizi Terpadu;

c.   Air Bersih dan Sanitasi;

d.   Perlindungan Sosial; dan

e.   Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

        Selanjutnya dalam setiap paket layanan tersebut ditetapkan indikator-indikator yang akan dipantau untuk memastikan sasaran 1000 HPK mendapatkan layanan intervensi yang sesuai. Proses pemantauan akan dilakukan dengan menggunakan “scorecard” atau formulir penilaian konvergensi Desa. 

        Scorecard atau laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa/  kalurahan adalah laporan yang disampaikan oleh Lurah kepada Bupati/Walikota mengenai pelaksanaan aksi konvergensi/integrasi pencegahan stunting terhadap sasaran 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) di Desa/Kalurahan. Laporan konvergensi stunting di Kabupaten Kulon Progo telah terlaksana sejak tahun 2019 silam. Laporan ini juga digunakan sebagai salah satu prasyarat pencairan dana desa sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 222 tahun 2020 tentang pengelolaan dana desa. 

        Berikut ini kompilasi scorecard atau laporan konvergensi stunting tingkat kalurahan di Kabupaten Kulon Progo tahun 2020. 

No	Kapanewon	Kalurahan	Scorecard Konvergensi Stunting	Keterangan
1	TEMON	JANGKARAN	Download Scorecard
2	TEMON	SINDUTAN	Download Scorecard
3	TEMON	PALIHAN	Download Scorecard
4	TEMON	GLAGAH	Download Scorecard
5	TEMON	KALIDENGEN	Download Scorecard
6	TEMON	PLUMBON	Download Scorecard
7	TEMON	KEDUNDANG	Download Scorecard
8	TEMON	DEMEN	Download Scorecard
9	TEMON	KULUR	Download Scorecard
10	TEMON	KALIGINTUNG	Download Scorecard
11	TEMON	TEMON WETAN	Download Scorecard
12	TEMON	TEMON KULON	Download Scorecard
13	TEMON	KEBONREJO	Download Scorecard
14	TEMON	JANTEN	Download Scorecard
15	TEMON	KARANGWULUH	Download Scorecard
16	WATES	KARANGWUNI	Download Scorecard
17	WATES	SOGAN	Download Scorecard
18	WATES	KULWARU	Download Scorecard
19	WATES	NGESTIHARJO	Download Scorecard
20	WATES	TRIHARJO	Download Scorecard
21	WATES	BENDUNGAN	Download Scorecard
22	WATES	GIRIPENI	Download Scorecard
23	PANJATAN	GARONGAN	Download Scorecard
24	PANJATAN	PLERET	Download Scorecard
25	PANJATAN	BUGEL	Download Scorecard
26	PANJATAN	KANOMAN	Download Scorecard
27	PANJATAN	DEPOK	Download Scorecard
28	PANJATAN	BOJONG	Download Scorecard
29	PANJATAN	TAYUBAN	Download Scorecard
30	PANJATAN	GOTAKAN	Download Scorecard
31	PANJATAN	PANJATAN	Download Scorecard
32	PANJATAN	CERME	Download Scorecard
33	PANJATAN	KREMBANGAN	Download Scorecard
34	GALUR	BANARAN	Download Scorecard
35	GALUR	KRANGGAN	Download Scorecard
36	GALUR	NOMPOREJO	Download Scorecard
37	GALUR	KARANGSEWU	Download Scorecard
38	GALUR	TIRTORAHAYU	Download Scorecard
39	GALUR	PANDOWAN	Download Scorecard
40	GALUR	BROSOT	Download Scorecard
41	LENDAH	WAHYUHARJO	Download Scorecard
42	LENDAH	BUMIREJO	Download Scorecard
43	LENDAH	JATIREJO	Download Scorecard
44	LENDAH	SIDOREJO	Download Scorecard
45	LENDAH	GULUREJO	Download Scorecard
46	LENDAH	NGENTAKREJO	Download Scorecard
47	SENTOLO	DEMANGREJO	Download Scorecard
48	SENTOLO	SRIKAYANGAN	Download Scorecard
49	SENTOLO	TUKSONO	Download Scorecard
50	SENTOLO	SALAMREJO	Download Scorecard
51	SENTOLO	SUKORENO	Download Scorecard
52	SENTOLO	KALIAGUNG	Download Scorecard
53	SENTOLO	SENTOLO	Download Scorecard
54	SENTOLO	BANGUNCIPTO	Download Scorecard
55	PENGASIH	TAWANGSARI	Download Scorecard
56	PENGASIH	KARANGSARI	Download Scorecard
57	PENGASIH	KEDUNGSARI	Download Scorecard
58	PENGASIH	MARGOSARI	Download Scorecard
59	PENGASIH	PENGASIH	Download Scorecard
60	PENGASIH	SENDANGSARI	Download Scorecard
61	PENGASIH	SIDOMULYO	Download Scorecard
62	KOKAP	HARGOMULYO	Download Scorecard
63	KOKAP	HARGOREJO	Download Scorecard
64	KOKAP	HARGOWILIS	Download Scorecard
65	KOKAP	KALIREJO	Download Scorecard
66	KOKAP	HARGOTIRTO	Download Scorecard
67	GIRIMULYO	JATIMULYO	Download Scorecard
68	GIRIMULYO	GIRIPURWO	Download Scorecard
69	GIRIMULYO	PENDOWOREJO	Download Scorecard
70	GIRIMULYO	PURWOSARI	Download Scorecard
71	NANGGULAN	BANYUROTO	Download Scorecard
72	NANGGULAN	DONOMULYO	Download Scorecard
73	NANGGULAN	WIJIMULYO	Download Scorecard
74	NANGGULAN	TANJUNGHARJO	Download Scorecard
75	NANGGULAN	JATISARONO	Download Scorecard
76	NANGGULAN	KEMBANG	Download Scorecard
77	SAMIGALUH	KEBONHARJO	Download Scorecard
78	SAMIGALUH	BANJARSARI	Download Scorecard
79	SAMIGALUH	PURWOHARJO	Download Scorecard
80	SAMIGALUH	SIDOHARJO	Download Scorecard
81	SAMIGALUH	GERBOSARI	Download Scorecard
82	SAMIGALUH	NGARGOSARI	Download Scorecard
83	SAMIGALUH	PAGERHARJO	Download Scorecard
84	KALIBAWANG	BANJARARUM	Download Scorecard
85	KALIBAWANG	BANJARASRI	Download Scorecard
86	KALIBAWANG	BANJARHARJO	Download Scorecard
87	KALIBAWANG	BANJAROYO	Download Scorecard

Read More