25 Kalurahan di Kulon Progo Anggarkan Pengadaan Smartphone untuk Mendukung Penerapan Aplikasi E-HDW

P3MD Kulon Progo,- Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Kulon Progo bersama Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo merilis data dukungan kalurahan-kalurahan terhadap penerapan aplikasi Human Development Worker (e-HDW). Diketahui bahwa aplikasi e-HDW ini merupakan aplikasi berbasis android diperuntukkan bagi Kader Pembangunan Manuasi (KPM) untuk membantu tugasnya dalam pemantauan sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui program konvergensi pencegahan stunting.

 

Untuk intalasi aplikasi e-HDW ini mensyaratkan penggunaan smartphone dengan android versi 5.0 atau sejenis lolipop. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pihak pemerintah desa/kalurahan dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi kader pembangunan manusia dalam menjalankan tugasnya. Termasuk dalam hal ini adalah pengadaan smartphone-nya. Berdasarkan data yang dirilis tim TAPM Kulon Progo, terdapat 25 kalurahan di Kabupaten Kulon Progo yang pada tahun 2020 ini telah mengalokasikan anggaran APB Kalurahan untuk pengadaan smartphone beserta operasionalnya bagi KPM. Sedangkan kalurahan selebihnya melakukan penganggaran pengadaan smartphone pada APB Kalurahan tahun 2021.

 

Aris Nurkholis, M.Pd. selaku Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD) Kabupaten Kulon Progo dalam rilisnya menyampaikan bahwa pada dasarnya seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo telah berkomitmen dalam mendukung penerapan aplikasi e-HDW ini dalam rangka membantu ketugasan KPM melakukan pemantauan terhadap sasaran 1000 HPK. Komitmen tersebut terlihat dari usulan rembuk stunting yang telah dilaksanakan oleh seluruh kalurahan di Kabupaten Kulon Progo di bulan Juni 2020 yang lalu. Lebih lanjut Aris Nurkholis menyampaikan bahwa selain itu dari pihak Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas PMD Dalduk dan KB telah menyampaikan surat edaran perihal dukungan pemerintah kalurahan dalam rangka pemanfaatan aplikasi e-HDW ini.

 

“Kendati demikian, usulan pengadaan smartphone dalam rangka penerapan aplikasi e-HDW yang muncul dalam rembuk stunting tersebut ada yang bisa dianggarkan melalui Perubahan APB Kalurahan tahun 2020 dan ada juga yang dianggarkan melalui APB Kalurahan 2021.” terang Aris Nurkholis.

 

Secara terpisah, Joko Sunanto, SH. selaku Kasi Keuangan dan  Pendapatan Desa Dinas PMD Dalduk dan KB dalam beberapa kesempatan menyampaikan jika secara kemampuan keuangan kalurahan masih mencukupi diharapkan pengadaan smartphone untuk dapat dianggarkan dalam Perubahan APB Kalurahan tahun 2020. Jika kemampuan anggaran kalurahan tidak mencukupi maka pengadaan smrtphone dapat dianggarkan pada APB Kalurahan tahun 2021. Namun perlu diperhatikan jika pengadaan smartphone penganggarannya di tahun 2021, agar realisasinya dapat dilakukan di awal tahun 2021. Sehingga pengadaan smartphone tersebut dapat membantu kinerja KPM dalam melakukan ketugasannya.

 

Aplikasi e-HDW ini salah satu fungsinya adalah untuk memfasilitasi pengumpulan data dan tugas manajemen kasus untuk KPM, serta mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan yang memungkinkan KPM untuk lebih efektif mengadvokasi Pemerintah Desa/Kalurahan untuk meningkatkan intervensi 5 paket layanan. Lima paket layanan tersebut adalah layanan kesehatan ibu dan anak (KIA), Konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih, perlindungan social dan layanan Paud.

 

Dengan demikian Aplikasi ini akan membantu KPM dalam memastikan konvergensi program stunting terjadi pada sasaran 1000 HPK. Dalam aplikasi e-HDW ini terdapat 5 menu utama dan 2 menu pendukung.  5 menu utama tersebut yaitu   tugas saya, pemetaan, diagnostic, rembuk dan  laporan. Sedangkan 2 menu pendukung  yaitu media, bantuan. Salah satu ouput penting dari aplikasi e-HDW ini adalah tersedianya menu laporan konvergensi stunting tingkat desa/kalurahan. Selanjutnya laporan konvergensi stunting ini salah satunya digunakan oleh pemerintah kalurahan dalam melengkapi berkas pencairan Dana Desa di tahun berikutnya. By. ANK

Read More

AKHIRNYA 100 PERSEN KALURAHAN DI KULON PROGO TELAH MENYELENGGARAKAN MUSKAL UNTUK RKP TAHUN 2021

P3MD Kulon Progo,- Pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020, akhirnya Kalurahan Bojong, Kapanewon Panjatan menyelenggarakan Muskal Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.  Sehingga progres pelaksanaan Muskal di 87 Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo sudah mencapai 100 persen.

 

Pada kesempatan Muskal Kalurahan Bojong ini dihadiri oleh Ketua BPKal, Lurah, KPW DIY, TAPM, Pendamping Desa, Babinkamtibmas, Babinsa, Perangkat Kalurahan, dan utusan dari masyarakat termasuk utusan dari perwakilan kader pembangunan manusia (KPM).

 

Dwi Andana S.E, selaku Lurah Bojong, dalam sambutannya menyampaikan laporan pemanfaatan APBKal tahun 2020 untuk kegiatan pembangunan, pemberdayaan serta untuk penanganan Wabah Covid 19 terutama untuk merealisasi kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Lurah Bojong yang juga ketua Paguyuban Bodronoyo Dwi Andana juga menyampaikan bahwa kegiatan yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 banyak yang tidak terealisasi karena digunakan untuk penanganan covid 19 terutama untuk merealisasi BLT DD 3 bulan pertama.

 

Pada kesempatan tersebut Tontowi, S.Ag. selaku TAM PMD & PP KPW-4 DIY menyampaikan bahwa Forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) merupakan forum untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah maupun mengembangkan potensi yang ada di wilayah Kalurahan Bojong.

 

Sementara itu, Sumaryono selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Bojong dalam penjelasannya mengatakan siap menerima masukan-masukan dari masyarakat pada forum muskal ini. Pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa penyelenggaran kegiatan PAUD sudah berjalan di semua pedukuhan. Di tahun 2021 kalurahan Bojong masih memprioritaskan kegiatan  stimulan padukuhan, jika wabah Covid 19 segera berlalu. Terdapat pula usulan dari masyarakat yang menarik antara lain penanggulangan  hama Tikus yang merusak lahan pertanian petani. Rencananya akan melaksanakan kegiatan gopyokan hama tikus.

 

Kegiatan Muskal Bojong kali cukup aspiratif yang ditunjukkan banyaknya warga utusan masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Termasuk penyampaian usulan dari hasil rembuk stunting yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020. Rini Dwi Astuti Selaku Kader Pembangunan Manusia menyampaikan usulan-usulan kegiatan dalam rangka penanganan stunting di kalurahan Bojong.

 

Usulan-usulan kegiatan yang disampaikan dalam Muskal kali ini cukup banyak. Sumaryono selaku Ketua BPKal Bojong menyampaikan agar usulan-usulan kegiatan tersebut nantinya dibuat skala prioritas. Lebih lanjut Dwi Andana Lurah Bojong menambahkan agar di forum muskal ini juga bisa menyepakati kembali kegiatan-kegiatan yang di tahun 2020 ini yang belum terealisasi karena covid 19.

Read More

99 Persen Kalurahan di Kulon Progo Telah Selenggarakan Muskal Perencanaan Tahun 2021

P3MD Kulon Progo,- Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat merilis update pelaksanaan musyawarah kalurahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan tahun 2021. Berdasarkan rilis yang disampaikan, bahwa per tanggal 27 Juli 2020 terdapat 86 dari 87 Kalurahan atau 99 persen kalurahan di Kabupaten Kulon Progo telah menyelenggarakan muskal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021. Masih terdapat satu kalurahan yang belum melaksanakan muskal yaitu kalurahan Bojong Kapanewon Panjatan.

 

Saat dikonfirmasi, Pemerintah kalurahan Bojong melalui Carik nya menyampaikan bahwa musyawarah kalurahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2020.

 

Musyawarah kalurahan ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan. Dokumen perencanaan ini merupakan landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang dilakukan di Kalurahan. Dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pambangunan Kalurahan mengacu pada Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan.

 

Dinas PMD Dalduk dan KB Kulon Progo dalam surat edaran yang disampaikan kepada kalurahan menyampaikan bahwa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu perlu dilakukan secara sistimatis dan terarah.

 

Adapun tata urutan waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut: Pemerintah Kalurahan memfasilitasi penyelenggaraan:

1.  musyawarah kewilayahan dan kelompok dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Padukuhan (Musrenbangduk) guna penyusunan usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum Musyawarah Kalurahan (Muskal) paling lambat akhir bulan Mei; dan
2.  rembuk stunting guna penanganan dan pencegahan stunting dalam rangka mengali usulan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah kesehatan khususnya stunting dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK), Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan masyarakat kalurahan paling lambat akhir bulan Mei

2. Selanjutnya Badan Permusyawatan Kalurahan (BPK) menyelenggarakan Muskal paling lambat akhir bulan Juni dengan agenda acara meliputi antara lain: 1) melakukan pencermatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan/Desa (RPJM Kalurahan/Desa) untuk kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan rencana kegiatan tahun sebelumya yang belum terlaksana; b) melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya;  c) membahas usulan rencana kegiatan dari Pemerintah Kalurahan, BPK, hasil Musrenbangduk dan hasil rembuk stunting yang diselaraskan dengan RPJM Kalurahan/Desa; d) penyelarasan rencana kegiatan dengan program dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah; e) menyusun Daftar Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2021; dan f) membentuk Tim Verifikasi.

 

Berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring yang dilakukan oleh tim TAPM Kabupaten Kulon Progo terhadap pelaksanaan tahapan pelaksanaan perencanaan untuk tahun 2021 diketahui bahwa pelaksanaan muskal tahun ini agak mengalami kemunduran dari sisi waktu pelaksanaan yang seharusnya yaitu paling lambat akhir juni. Hal ini dikarenakan adanya kondisi terkini terkait dengan penyebaran wabah covid-19 dan juga padatnya kegitan-kegiatan pemerintah kalurahan dalam rangka penanganan covid-19 termasuk pelaksanaan jaring pengaman social berupa bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

 

Adapun tahapan selanjutnya adalah Tim Penyusun RKP yang sebelumnya telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah melakukan penyusunan Rancangan RKP Kalurahan tahun 2021 dan Daftar Usulan RKP Kalurahan (DU RKP Kalurahan) berdasarkan hasil Muskal dengan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Rencana Prasarana sebagai bahan persiapan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan) serta melakukan pencermatan pagu indikatif kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan;

 

Sebelum diselenggarakan Musrenbang Kalurahan, Tim Verifikasi yang dibentuk dalam forum Muskal melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Rencana Prasarana.

Read More

Seluruh Kalurahan di Kulon Progo Ikuti Pelatihan Aplikasi e-HDW dan e-DMC

P3MD Kulon Progo,- Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulon Progo telah selesai melaksanakan pelatihan  aplikasi Human Development Worker (eHDW) dan aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC). Pelatihan ini diikuti seluruh kalurahan di 12 kapanewon di Kabupaten Kulon Progo. Dengan peserta masing-masing kalurahan sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang unsur kader pembangunan manusia (KPM) dan 1 orang berasal dari pamong atau relawan desa melawan covid-19. Pelatihan atau bimtek ini dilaksanakan mulai tanggal 17 – 23 Juli 2020 yang bertempat di masing-masing kantor kapanewon.

 

Sebelumnya juga telah dilaksanakan Training of Trainer (TOT) atau pembekalan tentang aplikasi e-HDW dan e-DMC kepada para pendamping yang terdiri atas PD, PDTI dan PLD se-Kabupten Kulon Progo. Bimtek ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2020 bertempat di Aula Dinas PMD Kabupaten Kulon Progo. Dari TOT atau bimtek ini para pendamping selanjutnya menjadi tentor atau fasilitator dalam pelaksanaan pelatihan kedua aplikasi tersebut kepada para kader pembangunan manusia dan relawan desa melawan covid-19.

 

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kemendes PDTT RI nomor 13 tahun 2020 tentang Pemanfaatan penggunaan aplikasi desa melawan Corona Virus Disease 2019 (e-DMC) dan Human Development Work (eHDW).

 

Tujuan adanya kedua aplikasi tersebut adalah untuk peningkatan kualitas pendataan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh para pihak. Serta memberikan pedoman bagi pemerintah desa, relawan desa lawan covid-19 dan kader pembangunan manusia untuk melakukan pendataan secara tepat dan akurat.

 

Adapun secara khusus untuk Aplikasi e-HDW berfungsi untuk mempermudah tugas dan fungsi para kader pembangunan manusia (KPM) dalam melakukan pendataan dan pemantauan terhadap sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada program konvergensi stunting. Selain itu aplikasi e-HDW ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian 5 paket layanan konvergensi stunting yang harus diterima oleh sasaran prioritas 1000 HPK. Sehingga KPM dapat lebih efektif mengadvokasi pemerintah desa dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting.

Sedangkan aplikasi desa melawan covid-19 merupakan salah satu upaya mendukung Kalurahan/desa dalam merespon dan menangani pandemi Covid-19 khususnya terkait dengan akurasi dan kecepatan data tentang kegiatan yang dilakukan oleh relawan kalurahan melawan Covid-19. Kegiatan-kegiatan relawan kalurahan melawan Covid-19 khususnya tentang pendataan jumlah pemudik, jumlah PDP, jumlah ODP dan jumlah pasien positif Covid-19 di tingkat kalurahan. Untuk itu maka dibuatlah satu sistem informasi berbasis android Desa Melawan Covid-19 (eDMC-19).

Read More